Sdikit Tentang Kuliah Antropologi Hukum Kmaren....

Mau cerita nie, dikit aja sich tentang kul antro qu kmaren, dosennya ngajarnya mnarik banget, pnuh smangat, banyak info baru dari dunia hukum juga yang beiau sampaikan makanya mau ngebagi sdikit, sambil nyambungin ama realitas yang ada di masyarakat....

Kmaren saat Dosen lagi menjelaskan ttg berlakunya Pluralisme Hukum di kelas, ada seseorang yang nanya, gmana wujud nyata pluralisme hukum dalam masalah perkawinan pak????

Perkawinan di Indonesia ini apakah sudah sah jika dilakukan dengan hukum negara saja, atau hukum adat saja, atau hukum agama saja????

Dosen said (gag bgitu mirip ama aslinya) : Sebenrnya yang Anda perlu ketahui, pemerintah Indonesia sedang rindu, sedang rindu warga negara mereka mendaftarkan pernikahan mereka di lembaga2 negara seperti KUA atau Catatan Sipil, Hal yang terjadi disini misalnya untuk masyarakat adat merasa mereka sudah menikah secara sah jika dilakukan dengan hukum adat saja atau hukum agama saja, Memang hal itu sudah sah, Tapi mereka tidak tahu (dsini saya sebenarnya kurang paham, apakah mungkin ketidaktahuan mereka itu karena masyarakat indonesia masih belum tau atau belum pernah mengetahui tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, atau memang sengaja tidak tau) bahwa UU menjelaskan bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan menurut hukum negara, hukum adat dan hukum negara......

Yang saya lihat (Penulis) fenomena tidak mendaftarkan pernikahan di Indonesia disebabkan mereka merasa jika sudah berhubungan dengan suatu lembaga negara smua urusan pasti akan diribetkan, padahal mereka tdak tahu tentang pertimbangan kepastian hukum  yang akan mereka dapatkan, kepastian hukum tentang waris, harta gino-gini dan lain hal yang berhubungan dengan masalah hukum yang apabila terjadi dalam perkawinan atau dalam masa perkawinan akan sangat berguna apabila perkawinan mereka didaftarkan di lembaga negara. 

mengutip kata dosen saya, bahwa negara Indonesia ini masih menganut sistem Hukum Eropa Kontinental, smua hal yang berhubungan dengan masalah hukum masih cenderung kepada asas kepastian hukum, padahal masih banyak hal-hal yang jika hanya dilihat dari kepastian hukum saja pasti akan berdampak pada adanya rasa ketidakadilan dalam masyarakat, masih banyak pertimbangan lain seperti tinjauan dari sisi antroologi hukum, dari sisi sosiologi hukum , sisi hukum adat, hukum agama dan banyak hal yang terjadi di masyarakat kita.....

 Berlakunya PLURALISME HUKUM di Indonesia sangatlah berpengaruh pada banyak aspek,ditinjaunya aspek hukum bukan hanya dari asas kepastian hukum saja, sperti contoh pencurian buah cokelat yang dilakukan seorang warga di suatu daerah di Indonesia yang pelakunya diadili seperti seorang pencuri yang berbahaya, sebenarnya jika di tinjau dari aspek rasa keadilan masyarakat sangatlah bertentangan namun dilihat dari aspek kepastian hukum, yang Para Penegak hukum lakukan sudah benar, namun skali lagi sya katakan banyak hukum yang berlaku di Indonesia ini (PLURALISME HUKUM) oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan perlu dilihat dan ditinjau dari banyak hukum dan peraturan yang ada di masyarakat, bukan hanya dilihat dari hukum tertulisnya saja......

Udah itu aja sdikit dari memori sya, kurang dan lebihnya mohon dimaapkan.... heheheh